POLITIK ISLAM HINDIA BENDA

A. PENDAHULUAN

Kebijaksanaan politik pemerintah Hindia Belanda tetntang Islam, tidaklah mungkin melepaskan sama sekali situasi kondisi pada masa itu. Pemerintah Hindia Belanda dan umat Islam Indonesia, masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda. Di satu pihak Pemerintah Hindia Belanda dengan segala daya berusaha memperkuat dan mempertahankan kekuasaannya, sementara di pihak lain umat Islam Indonesia berdaya upaya pula untuk melepaskan diri dari cengkeraman kekuasaan tersebut. Sedangkan dalam mempertahankan kekuasaannya, setiap pemerintah kolonial selalu berusaha memahami hal ihwal penduduk pribumi yang dikuasainya, sehingga Kebijaksaan mengenai Pribumi (Inlandsch Politick) sangat besar artinya dalam menjamin kelestarian kekuasaan tersebut.

Kecakapan pemerintah kolonial Belanda dalam mengemudikan jajahannya memang cukup mengagumkan rekan-rekannya: Inggris dan Prancis. Padahal situasi medan di Hindia Belanda ternyata menunjukan, hampir seluruh penduduk pribumi memeluk agama Islam. Suatu kenyataan yang memerlukan sikap serius bagi Belanda untuk menghadapinya, karena agama ini akan selalu menyadarkan pemeluknya bahwa mereka berada di bawah cengkeraman pemerintah “kafir”, dan bahwa cinta tanah air adalah termasuk sebagian dari imannya.

Kebijakan pemerintah Hindia Beland dalam menangani masalah Islam ini, seing disebut dengas istilah Islam Politick, di mana Prof. Snouch Horgronje dipandang sebagai peletak dasarnya. Sebelum kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda terhadap Islam hanya berdasarkan rasa takut dan tidak mau ikut campur, karena Belanda belum banyak menguasai Islam.

Kajian mengenai politik Islam Hindia Belanda ini difokuskan terhadap permasalahan di bidang politik dan bidang keagamaan. Untuk melacak dan menjabarkan permasalahan tersebut akan  dipandu melalui pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1.      Bagaimana latar belakang munculnya politik Islam Hindia Belanda?

2.      Apa saja kebijakan-kebijakan Snouck Hurgronje terhadap pemerintah Hindia Belanda mengenai masalah Islam di Indonesia?

3.      Bagaimana hubungan antara kolonial dengan agama?

B. KERANGKA TEORITIK

Berdasarkan analisis Snouck Hurgronje, maka dipisahkanlah masalah agama dengan politik. Terhadap masalah agama pemerintah Belanda disarankannya bersikap netral, sedangkan terhadap masalah politik diperingatkannya: harus dijaga benar datnagnya pengaruh dari luar semacam Pan-Islam. Tetapi masalah meningkatkan ibadah haji, termasuk kawasan netral terhadap agama. “Hal ini akan meyakinkan para ulama tentang niat baik pemerintah Belanda, dan akan menyadarkannya pula bahwa mereka tidak perlu takut pada pemerintah kolonial, selama tidak mencampuri urusan politik”. Namun batas antara sikap netral dan campur tangan terhadap agama atau bahkan antara membantu dan menghalanginya tidaklah begitu jelas. Titik berat tekanannya adalah menjaga rust en orde, ketertiban dan keamanan: Seseorang Gubernur Jenderal yang tetap berprinsip bahwa pemerintah tidak boleh mencampuri urusan gereja, dibenarkan mencampuri urusan agama lain, demi menjaga ketertiban dan keamanan tersebut. Kenyataan membuktikan bahwa “ subsidi yang diberikan pemerintah kepada gereja jauh melampaui proporsi penduduk beragama Krinsten, sedangkan sikap netral pemerintah kepada agama Islam adalah berupa pengeluaran berbagai peraturan yang memberikan kontrol secara ketat kepada pendidikan Islam.

Mengenai pendidikan bangsa Indonesia, Belanda merasa berkewajiban moral untuk mengajarka pada bangsawan, dan menjadikannya sebagai pertner dalam kehidupan budaya dan sosial. Partner semacam ini diharapkan akan menutup jurang pemisah antara pemerintah dan rakyat. Snouck Hurgronje mendambakan kesatuan antara Indonesia dan Belanda dalam saatua ikatan Belanda Raya. Untuk itu bangsa Indonesia harus dituntut agar bisa berasosiasi dengan kebudayaan Belanda, dan setiap kecenderungan pribumi untuk berasosiasi harus selalu disambut dan dibantu.[2]

Dalam memahami permasalahan ini, maka digunakan konsep-konsep dalam pendekatan keagamaan (Islam) dan ilmu sosial yang dalam kajian ini menggunakan pendekatan ilmu politik dan sosiologi.

C. PEMBAHASAN

Dua dasawarsa terakhir abad ke-19 dan dua dasawarsa pertama abad ke-20 dikenal sebagai puncak abad imperialisme, yang merupakan masa keemasan bagi bangsa-bangsa yang bernafsu membentuk kekaisaran. Pada masa itu Inggris, Prancis dan lain-lainnya merajalela di Afrika dan Asia, mengancam negara-negara merdeka untuk dijadikan Eropa. Sedangkan Belanda di Indonesia sudah memulai politik ekspansinya jauh sebelum itu.[3]

Indonesia merupakan negeri berpenduduk mayoritas Muslim. Agama Islam secara terus menerus menyadarkan pemeluknya bahwa mereka harus membebaskan diri dari cengkeraman pemerintahan kafir. Perlawanan dari raja-raja Islam terhadap pemerintahan Kolonial bagai tak pernah henti. Padam di suatu tempat muncul di tempat lain. Belanda menyadari bahwa perlawanan itu diinspirasi oleh ajaran Islam.

Oleh karena itu, agama Islam dipelajari secara ilmiah di negeri Belanda. Seiring dengan itu, di sana juga diselenggarakan indologie, ilmu untuk mengenal lebih jauh seluk-beluk penduduk Indonesia. Semua itu dimaksudkan untuk mengukuhkan kekuasaan Belanda di Indonesia. Hasil dari kajian itu, lahirlah apa yang dikenal dengan “politik Islam”. Tokoh utama dan peletak dasarnya adalah Prof. Snouch Hurgronje. Dia berada di Indonesia antara tahun 1889 dan 1906. Berkat pengalamannya di Timur Tengah, sarjana sastra Semit ini berhasil menemukan suatu pola dasar bagi kebijaksanaan menghadapi Islam di Indonesia, yang menjadi pedoman bagi pemerintah Hindia Belanda, terutama bagi Adviseur voor Inlandsche zaken, lembaga penasehat gubernur Jenderal tetntang segala sesuatu mengenai pribumi.

Berdasarkan analisisnya, Islam dapat dibagi menjadi dua bagian, yang satu Islam religius dan yang lain Islam Politik. Terhadap masalah agama, pemerintah Belanda disarankan agar bersikap toleran yang dijabarkan di dalam sikap netral terhadap kehidupan keagamaan. Toleransi terhadapnya merupakan suatu syarat mutlak demi ketenangan dan stabilitas. Akan tetapi, Islam politik harus selalu dicurigai dan diteliti dari mana datangnya, terutama yang dipengaruhi gagasan Pan-Islam. Bahkan, dalam analisisnya itu, pemerintah diusulkan untuk meningkatkan pelayanan haji, karena haji termasuk netral.

Dalam rangka membendung pengaruh Islam, pemerintah Belanda mendirikan lembaga pendidikan bagi bangsa Indonesia, terutama untuk kalangan bangsawan. Dalam pandangan Snouch Hurgronje, Indonesia harus melangkah ke arah dunia modern sehingga secara perlahan Indonesia menjadi bagian dari dunia modern itu.[4]

Di satu pihak Belanda sangat khawatir dengan akan timbulnya pemberontakan orang-orang Islam yang fanatic. Sementara di pihak lain Belanda sangat optimis bahwa keberhasilan kristenisasi akan segera menyelesaikan semua persoalan. Kebijaksanaan Belanda yang tudak mencampuri urusan agama tersebut ternyata tidak konsisten, terbukti pemerintah colonial sering mencurigai para haji yang dianggap fanatic dan suka memberontak. Pada tahun 1859, Gubernur jenderal dibenarkan mencampuri masalah agama bahkan harus mengawasi setiap gerak-gerik para ulama, bila dipandang perlu demi kepentingan ketertiban keamanan. Disini terlihat bahwa kebijaksanaan tidak mencampuri agama hanya bersifat sementara, karena belum dikuasainya masalah Islam Islam sepenuhnya.[5]

Setalah kedatangan Snouch Hurgronje pada tahun 1889, barulah pemerintah Hindia Belanda mempunyai kebijaksanaan yang yang jelas mengenai masalah Islam, di mana ia melawan ketakutan Belanda selama ini terhadap Islam. Ditegaskannya bahwa dalam Islam tidak dikenallapisan kependetaan semacam Kristen. Kyai tidak apriori fanatik. Penghulu merupakan bawahan pemerintah pribumi, dan bukan atasannya. Ulama independen bukanlah komplotan jahat, sebab mereka hanya menginginkan ibadah. Pergi haji ke Makkah pun bukan berarti fanatik berjiwa pemberontak.

Sebagai kolonialis, pemerintah Belanda memerlukan inlandsch politick, yakni kebijakan mengenai pribumi, untuk memahami dan menguasai pribumi.agaknya dengan menampilkan politik Islamnya, Snouck Hurgronje berhasil menemukan seni memahami dan menguasai penduduk yang sebagian besar muslim itu. Dialah “arsitek keberhasilan politik Islam yang paling legendaris”, yang telah melengkapi pengetahuan Belanda tentang Islam, terutama bidang sosial dan politik, di samping berhasil meneliti mentalitas ketimuran dan Islam.

Sekalipun Snouck Hurgronje menegaskan bahwa pada hakekatnya orang Islam di Indonesia itu penuh damai, namun dia pun tidak buta terhadap kemampuan politik fanatime Islam. Bagi Snouck Hurgronje, musuh kolonialisme bukanlah Islam sebagai agama, melainkan Islam sebagai doktrin politik. Walaupun Islam di Indonesia banya bercampur dengan kepercayaan animisme dan Hindu, namun ia pun tahu bahwa orang Islam di negeri ini pada waktu itu memandang agamanya sebagai alat pengikat kuat yang membedakan dirinya adriorang lain. Dalam kenyataannya memang Islam di Indonesia berfungsi sebagai titik pusat identitas yang melambangkan perlawanan terhadapKristen dan asing.

Menghadapi medan seperti ini, Snouck Hurgronje membedakan Islam dalam arti “Ibadah” dengan Islam sebagai “kekuatan sosial Politik”. Dalam hal ini dia membagi masalah Islam atas tiga kategori, yakni: 1. Bidang agama murni atau ibadah; 2. Bidang sosial kemasyarakatan; dan 3. Bidang politik; di mana masing-masing bidang menuntu alternatif pemecahan yang berbeda. Resep inilah yang kemudian dikenal sebagai Islam Politick, atau kebijaksanaan pemerintah kolonial dalam menanagni masalah Islam di Indonesia.

Dalam bidang agama murni atau ibadah, pemerintah kolonial pada dasarnya memeberikan kemerdekaan kepada umat Islam untuk melaksanakan ajaran agamanya, sepanjang tidak mengganggu kekuasaan pemerintah Belanda. Dalam bidang kemasyarakatan, pemerintah memanfaatkan adat kebiasaan yang berlaku dengan cara menggalakkan rakyat agar mendekati Belanda; bahkan membantu rakyat yang akan menempuh jalan tersebut. Tetapi dalam bidang ketatanegaraan, pemerintah harus mencegah setiap usaha yang membawa rakyat kepada fanatisme dan Pan-Islam. Politik pemisahan semacam inilah yang oleh Kernkamp disebut Splitsingstheorie, sebab pada hakekatnya agama Islam tidak begitu jauh memisahkan ketiga bidang ini.

Dalam ceramah Snouck Hurgronje di depan civitas akademica NIBA (Nederlandsch Indische Bestuurs Academie) Delft pada tahun 1911, Snouck Hurgronje memberikan beberapa penjelasan mengenai politik Islamnya, yaitu: 1. Terhadap dogma dan perintah hukum yang murni agama, hendaknya pemerintah bersikap netral. 2. Masalah perkawinan dan pembagian warisan dalam Islam, menuntut penghormatan. 3. Tiada satu bentuk Pan Islam boleh diterima oleh kekuasaan Eropa.

Mengenai bidang agama murni dijelaskan bahwa pemerintah seharusnya tidak menyinggung dogma atau ibadah murni agama Islam, sebab sebagaiman dogma agama lain yang dijamin kemerdekaannya, dogma ini tidak berbahaya bagi pemerintah. Menurut Snouck Hurgronje, di kalangan umat Islam akan terjadi suatu perubahan pelan-pelan meninggalkan agama ini. Setiap campur tangan pemerintah dalam hal ini dinilainya akan memperlambat proses evolusi tersebut, karena banyaknya permintaan justeru akan menaikkan harga penawaran. Lagi pula tindakan seperti ini sangat berlawanan dengan asas kemerdekaan beragama.

Mengenai bidang perkawinan dan waris yang dalam pandangan Barat termasuk bidang huku, ditegaskannya bahwa hal itu mempunyai hak yang sama untuk dihormati sebagaimana bidang pertama. Hal ini dikatakan sudah diterima oleh orang Islam seluruh dunia, sedangkan Prancis maupun Inggris belum pernah berpikir untuk mengubahnya.

Mengenai bidang ketiga, yaitu Pan Islam, Snouck Hurgronje menilai gegabah andaikata pemerintah tidak turun tangan terhadap penyebaran ide Pan Islamisme. Karena itu sangat ditekankannya agar setiap pegawai pemerintah tidak menggabungkan Pan Islam dengan tugas jabatannya.[6]

Hubungan antara pemerintah kolonial dengan agama tidaklah bisa dilepaskan dari hubungan  antara sesama umat beragama, yakni antara umat Islam dan Kristen (Protestan dan Katolik). Hal ini terlihat jelas pada hubungan Islam – Kristen yang melatarbelakangi hubungan Belanda-Indonesia, dan pad hubungan para penguasa Belanda – yang umumnya beragama Kristen dengan pribumi yang umumnya beragama Islam. Dalam hal ini keinginan untuk tetap menjajah, betapapun mengakibatkan pemerintah kolonial tidak akan mampu memperlakukan agama pribumi sama dengan agamanya sendiri. Juga tidak akan mampu memperlakukan pribumi yang beragama lain sama dengan pribumi yang seagama dengannya. Latar belakang ini bisa menjelaskan mengapa sering terjadi diskriminasi dalam kebijaksanaan yang berhubungan dengan agama, meskipun dinyatakan bahwa pemerintah kolonial bersikap netral terhadap agama.[7]

D. PENUTUP

Pada masa kolonial Belanda, di Indonesia, Belanda menghadapi kenyataan bahwa sebagian besar penduduk yag dijajahnya di kepulauan nusantara ini adalah beragama Islam. Namun karena kurangnya pengetahuan yang tepat tentang Islam, mula-mula belanda tidak berani mencampuri agama ini secara langsung. Sikap Belanda dalam masalah ini dibentuk oleh kombinasi kontradiktif antara rasa takut dan harapan yang berlebihan. Di satu pihak Belanda sangat khawatir dengan akan timbulnya pemberontakan orang-orang Islam yang fanatic. Sementara di pihak lain Belanda sangat optimis bahwa keberhasilan kristenisasi akan segera menyelesaikan semua persoalan.

Snouck memformulasikan dan mengkategorikan permasalahan Islam menjadi tiga bagian, yaitu ; bidang Agama Murni, bidang Sosial Kemasyarakatan, bidang Politik. Pembagian kategori pembidangan ini juga menjadi landasan dari doktrin konsep Splitsingstheori”.

Pada hakikatnya, Islam tidak memisahkan ketiga bidang tersebut, oleh Snouck diusahakan agar umat Islam Indonesia berangsur-angsur memisahkan agama dari segi sosial kemasyarakatan dan politik. Melalui “Politik Asosiasi” diprogramkan agar lewat jalur pendidikan bercorak barat dan pemanfaatan kebudayaan Eropa diciptakan kaum pribumi yang lebih terasosiasi dengan negeri dan budaya Eropa. Dengan demikian hilanglah kekuatan cita-cita “Pan Islam” dan akan mempermudah penyebaran agama Kristen.

Pemerintah kolonial tidak akan mampu memperlakukan agama pribumi sama agamanya sendiri karena inilah yang membuat sering terjadinya diskriminasi dalam kebijakan yang berhubungan dengan agama.

DAFTAR PUSTAKA

H. Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda, LP3ES: Jakarta, 1985

Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004

http://kancanaasli.blogspot.com/2009/09/politik-islam-pemerintah-hindia-belanda.html


[1] H. Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda, (LP3ES: Jakarta, 1985). hlm. 1-2

[2] H. Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda, (LP3ES: Jakarta, 1985). hlm. 3-4

[3] Ibid. Hlm. 9

[4] Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 252-254

[6] Ibid. hlm. 11-14

[7] Ibid. hlm. 15

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: